PENANDATANGANAN MOU RISET ANTARA KPU BONDOWOSO DENGAN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER

E-mail Cetak PDF

Dalam rangka untuk menentukan dasar dalam penyusunan kebijakan dalam  menentukan strategi peningkatan  partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu (Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ) di wilayah Kabupaten Bondowoso dan sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 06 April 2015 Nomor : 155/KPU/IV/2015 Perihal Pedoman Riset tentang Partispasi dalam Pemilu.

Maka bertempat di Ruang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bondowoso pada tanggal 17 Juni 2015 di tanda-tangani Nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor  : 183/KPU.Kab-014.329693/VI/2015 dan  Nomor : 968/UN25.3.1 /LT/2015.   Hadir dalam penandatanganan MOU tersebut Ketua KPU Bondowoso bersama anggota dan Dr. Isa Ma’rufi bersama Tim dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Diharapkan dengan kerja sama tersebut akan menghasilkan hasil riset yang akurat serta  kridibel sehingga mampu Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan  yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu yang berhubungan dengan perilaku pemilih sehingga dapat terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu utamanya perilaku pemilih  sehingga dalam pelaksanaan Pemilu selanjutnya Partisipasi masyarakat semakin meningkat pada pemilu yang akan datang.

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 17 Juni 2015 14:10

MENATA ULANG PENGATURAN AFFIRMATIVE ACTION KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU

E-mail Cetak PDF

  1. A. Pendahuluan

Salah satu perbedaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dengan Tahun 2014 adalah tegasnya sanksi yang diberikan KPU terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Sanksi tersebut berupa keputusan menyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan partai politik dalam satu daerah pemilihan. Misalnya PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat di tiga Dapil, yaitu Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan Nusa Tenggara Timur I. PPP di dua Dapil, yaitu, Jawa Barat II, dan Jawa Tengah III. Gerindra di Jawa Barat IX. PAN di Sumatera Barat I, serta terakhir Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga kehilangan Dapil Jawa Barat II[1]. Namun sayangnya ketegasan pengaturan affirmative action dan pemberian sanksi bagi partai politik yang melanggarnya tanpa dibarengi dengan perlindungan hak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat (right to be candidate).

Pada akhirnya  Keputusan KPU yang menyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan partai politik di beberapa daerah pemilihan dikoreksi oleh Bawaslu pada saat sidang ajudikasi sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU. Bawaslu menyatakan tidak memenuhi syaratnya salah satu calon perempuan dalam satu daerah pemilihan yang berakibat kurangnya kuota 30 persen keterwakilan tidak lantas menjadikan semua calon di satu daerah pemilihan menjadi tidak memenuhi syarat. Sebab calon yang lain pada dasarnya telah memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif.

Perbedaan cara pandang antara KPU dan Bawaslu dalam menyikapi sistem pencalonan perempuan inilah yang harus dicarikan titik temu pemikiran bersama. Pengaturan tentang keterwakilan perempuan dalam Peraturan KPU harus ditata ulang dengan berlandaskan pemikiran sebagai berikut : (1) sistem penetapan calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak; (2) penataan keterwakilan perempuan jangan sampai menghilangkan hak konstitusinalitas seseorang untuk mencalonkan diri.

  1. B. Sejarah Affirmative Action Keterwakilan Perempuan

Konsep affirmative action keterwakilan perempuan dalam Pemilu lahir atas dorongan pemikiran untuk memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan untuk masuk dalam parlemen.  Perempuan masih dianggap sebagai sosok yang  “marginal” dalam panggung politik sehingga membutuhkan adanya perlakuan khusus. Dengan banyaknya perempuan yang duduk di parlemen diharapkan akan muncul kebijakan-kebijakan yang tidak bias gender dan pro terhadap perempuan[2].

Konsep affirmative action keterwakilan perempuan mengharuskan partai politik untuk mencalonkan perempuan sebagai kandidat anggota parlemen dengan kuota tertentu di tiap-tiap daerah pemilihan. Sistem kuota meletakan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yakni laki- laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik. Melanie Reyes mengatakan, sistem  kuota adalah sebuah pilihan yang rasional meskipun juga bisa dianggap sebagai kutukan akibat marginalisasi perempuan di bidang politik.[3] Di satu sisi sistem kuota memberikan kesempatan kepada perempuan melalui perlakuan-perlakukan khusus, di sisi lain merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri karena belum mampu bersaing secara sehat dengan laki-laki di panggung politik.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD  Tahun 2004 dan Tahun 2009, konsep affirmative action keterwakilan perempuan ditindaklanjuti pembentuk UU dengan mengatur bahwa pendaftaran calon Anggota DPR dan DPRD wajib memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan. Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD  Tahun 2004, kuota keterwakilan perempuan 30 persen tidak bisa tercapai karena tidak ada komitmen peserta Pemilu untuk melaksanakannya[4]. Apalagi pengaturan kuota keterwakilan perempuan dalam Pasal 65 UU No 12 tahun 2003 tidak bersifat imperatif yang tidak menyediakan dasar bagi KPU untuk menjatuhkan sanksi sekiranya partai- partai politik tidak mentaatinya. Pasal tersebut juga tidak secara tegas mengatur, apakah keterwakilan 30 % yang diinginkan terletak pada level pencalonan atau pada level perolehan suara.

Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, sistem kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan penempatan calon legislatif perempuan model zipper dipandang oleh banyak kalangan akan menghasilkan banyak anggota DPR maupun DPRD dari kalangan perempuan. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk mengubah tata cara penetapan calon terpilih dari sistem proporsional terbuka terbatas menjadi proposional terbuka murni melalui suara terbanyak[5]. Putusan Mahkaham Konstitusi ini dianggap sebagai amputasi affirmative action keterwakilan perempuan dengan penempatan calon model zipper. Dikhawatirkan putusan ini berdampak pada rendahnya calon legislatif perempuan untuk menjadi calon terpilih. Anggapan itu salah seiring dengan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang menempatkan 101 calon legislatif perempuan dari total jumlah keseluruhan 560 anggota DPR (17,86 persen). Jumlah itu mengalami kenaikan dari hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang hanya  menempatkan 11, 09 persen jumlah legsilatif perempuan[6].

  1. C. Desain Peraturan KPU

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mengatur dengan detail perihal keterwakilan perempuan. UU No. 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa partai politik dalam mengajukan daftar bakal calon kepada KPU memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. KPU kemudian melakukan verifikasi  persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan. Apabila belum memenuhi syarat, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaikinya. Tidak diaturnya secara mendetail keterwakilan perempuan dalam UU No. 8 Tahun 2012 dapat diartikan bahwa pembentuk UU menyerahkan lebih lanjut pengaturan tersebut kepada KPU sebagai komisi Negara yang berwenang membentuk peraturan delegasi[7] UU No. 8 Tahun 2012.

Menindaklanjuti UU No. 8 Tahun 2012, KPU membentuk Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang  Pencalonan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  Dan   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut diatur sistem penempatan calon legislatif menggunakan sistem zipper.  Di antara 3 calon harus ada minimal satu calon perempuan. Apabila Partai Politik tidak mentaati peraturan tersebut, maka pencalonan dalam satu daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Penggunaan sistem zipper pada penempatan calon legislatif sebagai tindak lanjut pengaturan affirmative action keterwakilan perempuan dewasa ini sudah tidak relevan. Penetapan calon legislatif terpilih tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas, melainkan suara terbanyak. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa penempatan nomor urut sudah tidak berpengaruh pada terpilihnya seseorang menjadi calon anggota DPR atau DPRD.

Secara historis lahirnya sistem zipper berasal dari pengalaman Pemilu 2004 di mana ketaatan partai politik terhadap penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan begitu rendah. Oleh sebab itu kemudian diterapkan  zipper sistem  pada  UU Pemilu 2008 dengan mengharuskan Parpol menyertakan sekurang-kurangnya satu caleg  perempuan diantara tiga caleg yang dicalonkan pada nomor urut. Hal ini dilakukan untuk  menghindari kegagalan perempuan masuk ke dalam parlemen karena selalu ditempatkan di nomor  urut besar dan tidak menjadi calon parpol yang diprioritaskan.

Berlandasakan pemikiran di atas, penggunaan sistem zipper untuk penempatan calon legislatif pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 haruslah dihapus. Konsep affirmative action 30 persen keterwakilan perempuan haruslah dimaknai bahwa dalam satu daerah pemilihan partai politik wajib mencalonkan 30 persen calon perempuan. penempatan nomor urutnya diserahkan kepada kebijakan partai politik masing-masing. Apabila ada partai politik yang tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan baik akibat kesengajaan maupun akibat berkurangnya calon perempuan karena ada yang tidak memenuhi syarat, maka partai politik tersebut haruslah diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka pencalonan partai politik tersebut dalam satu daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

  1. D. Penutup

Pengaturan affirmative action 30 persen keterwakilan perempuan membutuhkan penataan ulang. Pertama diperlukan revisi kebijakan penggunaan sistem zipper pada penempatan calon legislatif. Kedua, adanya perlindungan hak konstitusi seseorang untuk mencalonkan diri. Tidak memenuhi syaratnya salah satu calon legislatif jangan sampai menggugurkan pencalonan orang lain.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Andri Rusta, dkk,”Affirmative Action” Untuk Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Pada Pemilu 2009.

Makalah tanpa tahun

Azza Karam dkk. (ed). Perempuan parlemen bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan (terj). Jakarta: YJP dan IDEA

Moh. Fadli. Peraturan Delegasi di Indonesia. Malang : UB Press, 2011

Sali Susiana,  Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014, Jurnal Info Singkat, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang  Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor : Nomor  486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan  Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan  Umum 2014

[1] Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor : Nomor  486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan  Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan  Umum 2014

[2] Azza Karam dkk. (ed). Perempuan parlemen bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan (terj). Jakarta: YJP dan IDEA.hal 24

[4] Andri Rusta, dkk,”Affirmative Action” Untuk Demokrasi Yang Berkeadilan Gender Pada Pemilu 2009.

Makalah tanpa tahun

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008

[6] Sali Susiana,  Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014, Jurnal Info Singkat, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014

[7] Peraturan Delegasi adalah peraturan pelaksana undang-Undang (subordinate legislations). Disebut peraturan delegasi karena peraturan ini lahir karena adanya delegasi pembentuknya oleh undang-undang. Moh. Fadli. Peraturan Delegasi di Indonesia. Malang : UB Press, 2011, hlm 1 dan hlm 11


disusun oleh:

LILIK ERNAWATI

(Komisioner KPU Kab. Bondowoso Divisi sosialisasi )

Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 16 Juni 2015 13:08

SELESAIKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN.

E-mail Cetak PDF

BONDOWOSO- KPU Kab. Bondowoso telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Aula Disparporahub Kab. Bondowoso dari tanggal 19 – 21 April 2014. Acara rekapitulasi tersebut, mengundang Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Ketua DPRD Kab. Bondowoso, Des Pemilu, Forkopinda , Anggota PPK, Saksi dari Partai Politik, Saksi Calon Anggota DPD , Panwaskab, Pemantau Pemilu, dan Pers . Bagi saksi parpol dan DPD yang hadir harus membawa surat mandat, dan oleh panitia diberikan ID peserta/saksi agar bisa memasuki ruangan.

 

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 08 May 2014 16:36 Selengkapnya...

Hal. 1 dari 14

KPUD Bondowoso

Jl. Raya Mastrib Km.3 Bondowoso
Telp. (0332) 421236 | Fax. (0332) 429936 
Email. info@kpud-bondowosokab.go.id
Websait. www.kpud-bondowosokab.go.id

 

Facebook

Pengunjung Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini68
mod_vvisit_counterMinggu ini198
mod_vvisit_counterBulan ini220