17 Tahun Bisa Menjadi Penyelenggara Pemilu

www.kpud-bondowosokab.go.id, Bondowoso (11/10) KPU Kabupaten Bondowoso mengadakan sosialisasi tentang pembentukan badan ad-hoc ( PPK dan PPS ) Pemilihan Gubenur-Wakil Gubenur Jawa Timur dan Bupati – Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018 yang diikuti Desk Pilkada , Dinas terkait ( Departemen Agama dan Diknas Provinsi Jawa Timur Wilker Bondowoso) serta 22 Sekretaris Kecamatan.

Junaidi, SH yang mewakili Ketua KPU Bondowoso membuka acara sosialisasi tersebut di dampingi oleh Lilik Ernawati,S.PI ( Anggota KPU Divisi SDM dan ParMasy).

Mengutip biografi Jhon F Kenedy, “Jangan Engkau Bertanya Apa Yang di berikan Negara kepadamu tetapi bertanyalah Apa yang Kau berikan kepada Negaramu ” Ujar anggota KPU  tersebut yang membidangi Divisi Hukum.

Kami selaku komisionir KPUD berharap adanya kesinambungan dari pihak terkait khususnya TNI/Polri serta Jajaran SKPD untuk membantu pelaksanaan Pilkada ini mulai dari Tahapan pembentukan PPK dan PPS sampai dengan pelaksanaan pemungutan Suara. sedangkan pengumuman pendaftaran untuk PPK dan PPS serentah di 18 Kabupaten / Kota dilaksanakan besok hari Kamis”( Junaedi).

Pada Kesempatan tersebut, Lilik Ernwati menyatakan bahwa Perubahan PKPU Nomor 03 Tahun 2015 menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2017 hanya berubah di beberapa pasal, salah satunya yang paling mendasar adalah perubahan pada Usia Penyelenggara yang sebelumnya minimal 25 Tahun menjadi minimal 17 Tahun dan jumlah PPK yang semula 5 Orang menjadi 3 Orang.

Dengan Peraturan ini diharapkan kesulitan SDM di daerah – daerah yang taraf pendidikan baru maju bisa teratasi sebab  dengan Usia tersebut di desa-desa yang dahulu kekurangan SDM karena harus usia minimal 25 Tahun , maka dengan banyaknya warga desa bersusia 17 Tahun keatas dan berpendidikan SLTA atau sederajat, maka kesulitan SDM  tersebut bisa diatasi”

Lebih Lanjut, Komisioner  yang biasa dipanggil Mbhak Lilik tersebut menyatakan  bahwa PKPU 03 yang mengatur tentang Tata kerja Penyelenggara  Pemilihan Kepala Daerah tidak di cabut, sehingga pada Pelaksanaan Pemilihan Gubenur-Wakil Gebenur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018, anggota PPK tetap berjumlah 5 Orang sedangkan baru pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019, kita sudah mengikuti aturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga anggota PPK hanya berjumlah 3 orang (Teknishupmas)

 

Mungkin Anda Menyukai