Bawaslu Rancang Perekaman Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pontianak, kpu, go, id—Badan Pengawas Pemilu RI merencanakan perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada pilkada 2017. Hasil rekaman di setiap TPS tersebut kemudian dikirim ke pusat data di Bawaslu RI dan dipublikasikan kepada masyarakat secara luas. Perekaman dan publikasi hasil rekaman aktivitas di TPS bertujuan untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas pemungutan dan penghitungan suara.

“Kami sudah menetapkan Provinsi DKI dan Kota Yogyakarta sebagai pilot project. Petugas kami akan melakukan perekaman pemungutan dan penghitungan di semua TPS di dua daerah tersebut. Masyarakat dapat mengakses video itu dan membandingkan hasilnya dengan scan C1 yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota,” kata Anggota Bawaslu RI Nasrullah saat memberikan paparan pada Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 di Kota Pontianak, Senin malam (19/12).

Meskipun Bawaslu RI menetapkan Provinsi DKI dan Kota Yogyakarta sebagai proyek percontohan visualisasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Nasrullah mengatakan daerah lain juga dapat melakukan hal serupa. “Untuk daerah di luar DKI dan Kota Yogya, kami baru menargetkan perekaman aktivitas rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota saja. Tapi kalau ada yang mau mengembangkan sampai ke tingkat TPS seperti di DKI dan Kota Yogyakarta tidak apa-apa. Silahkan saja. Itu kreativitas masing-masing daerah,” ujarnya.

Untuk merealisasikan rencana perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu, kata Nasrullah, pengawas pemilu di tingkat TPS harus memiliki kemampuan khusus, terutama kemampuan mengoperasikan kamera dan laptop. Perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, lanjut Nasrullah merupakan bagian dari upaya Bawaslu bersinergi dengan KPU untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan kepala daerah 2017.

Pengawasan berbasis perekaman aktivitas memilih di TPS, kata Nasrullah, akan memperkuat basis data pengawas pemilu tentang setiap kejadian di TPS dan berguna untuk menemukan pola-pola kecurangan yang terjadi. Nasrullah mengatakan dalam beberapa kasus kecurangan, jajarannya menemukan sejumlah pola baik dalam kontek praktik politik uang maupun penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak.

Tren terbaru kata Nasrullah, pada hari pemungutan suara terdapat proses pengorganisasian kepada sejumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS. Pengorganisasian dilakukan di sekitar lokasi TPS. “Jadi ada lokasi transit pemilih sebelum dan sesudah ke TPS. Lokasinya sekitar 200 atau 300 meter dari TPS. Lokasi tersebut menjadi pusat transaksi politik uang,” ujarnya.

Selain pola pengorganisasian di dekat TPS, lanjut Nasrullah, terdapat pola penyalahgunaan penggunaan hak pilih. Praktik penyalahgunaan hak pilih biasanya terjadi menjelang pemungutan suara berakhir. ”Polanya ada pemilih datang ke TPS membawa formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih. Anggota KPPS yang bertugas melakukan registrasi pemilih tanpa melakukan pencocokan fomulir C6 dengan daftar pemilih di TPS tersebut, langsung mencatatnya. 15 menit setelah itu datang pemilih berikutnya untuk menggunakan hak pilih, ternyata hak pilihnya sudah digunakan orang lain,” beber Nasrullah.

Menurut Nasrullah, berbagai bentuk kecurangan itu dapat dicegah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Karena itu, ia meminta jajaran pengawas pemilu tidak menoleransi siapapun yang melakukan pelanggaran. Tetapi Nasrullah juga mengingatkan agar Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak mudah memberikan rekomendasi. “Sebelum memberikan rekomendasi dalami dulu masalahnya. Proses dan koordinasi harus dilakukan dengan penyelenggara di tingkatannya. Jadi rekomendasi itu harus benar-benar berdasarkan kajian yang matang,” ujarnya.

Perkuat Administrasi Kepemiluan

Sementara itu, Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie meminta jajaran penyelenggara pemilu terus memperkuat administrasi pemilihan, baik administrasi pelayanan maupun tata laksana. Karena itu, kata Jimly, sinergi dan kolaborasi antara komisioner dan sekretariat di semua tingkatan mutlak diperlukan. “Separoh dari sukses penyelenggaraan pilkada itu tergantung dukungan administrasi. Kita selama ini sering mengabaikan peran administrasi ini, padahal sangat menentukan,” ujarnya.

Menurut Jimly, administrasi kepemiluan harus diupayakan efesien dan produktif. Pelayanan administrasi yang baik, kata Jimly akan mencegah munculnya ketidakpuasan peserta pemilihan terhadap kinerja penyelenggara. “Peradaban demokrasi kita masih terlalu jauh dibanding negara-negara maju. Di sana satu pekerjaan ditangani satu orang, di Indonesia satu pekerjaan terkadang masing ditangani 10 orang sehingga tidak efesien,” ujarnya.

Jimly juga mengingatkan agar penyelenggara pemilihan mampu mengelola suara publik dengan baik. Menurutnya penyelenggara pemilihan penting hadir di ranah komunikasi publik yang efektif. “Jangan biarkan berita negatif bertebaran. Harus dilakukan counter oleh penyelenggara, menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya.

Selain sinergi dan kolaborasi komisioner dan sekretariat, sinergi KPU dan Bawaslu perlu terus dijaga dan diperkuat. Tetapi Jimly mengingatkan kemitraan Bawaslu dan KPU haruslah kemitraan yang kritis dan independen karena masing-masing punya pertanggungjawaban profesional. “Jangan sampai saking akrabnya lupa independensi masing-masing,” ujarnya.  (*)

Sumber Berita : http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/5544/Bawaslu-Rancang-Perekaman-Pemungutan-dan-Penghitungan-Suara-di-TPS/berita-terkini

Mungkin Anda Menyukai