Dukungan Minimum Paslon Perseorangan Dalam Pilbup Bondowoso 44.905 Orang

www.kpud-bondowosokab.go.id, Bondowoso – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018 sebanyak 44.905 orang. Jumlah tersebut merupakan 7,5% dari DPT Pemilu terakhir sebanyak 598.727 pemilih. Dukungan tersebut harus tersebut minimal di 13 kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

“KPU Bondowoso menggunakan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pilbup Bondowoso Tahun 2018,” kata Ketua KPU Kabupaten Bondowoso Hairul Anam dalam Rapat Pleno Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan di Kantor KPU Kabupaten Bondowoso, Minggu (10/9).

Rapat pleno penetapan jumlah dukungan minimum untuk persyaratan pasangan calon perseorangan tersebut mengundang para pemangku kepentingan yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bondowoso dan Badan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso.

Hadir dalam rapat pleno tersebut seluruh anggota KPU Kabupaten Bondowoso serta seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Bondowoso, yaitu Fricas Abdillah (Ketua), Djoko Rudy Harjanto (anggota), Zaenul Hasan, S.I.P (anggota).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 41 ayat 2, dukungan minimum pasangan calon perseorangan mengacu pada DPT Pemilu Terakhir. Bagi kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sebanyak  500.000 – 1.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen). Aturan tersebut kemudian dirinci dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang  Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, dukungan minimum yang diperlukan  untuk  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000  sampai dengan 1.000.000  jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%, Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50%  jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, serta dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. (idi/kar/a6/sai)

Unduh file : klik disini

Mungkin Anda Menyukai