FOCUS GROUP DESCUSION Tentang Kegiatan Devisi Tekhnis Penyelenggara KPU KAB/KOTA SE JATIM OLEH KPU PROPINSI JATIM

Surabaya, kpud-bondowosokab.go.id : Rapat Koordinasi Devisi tekhnis penyelenggara KPU Kab/Kota se Jawa Timur yang yang dikemas dalam bentuk FGD yang diadakan oleh KPU propinsi Jatim berjalan sesuai rencana,  Acara FGD yang diawali dengan pembukaan oleh KPU Propinsi dimulai dengan laporan panitia oleh sekretaris KPU Jatim dan sambutan oleh ketua KPU Propinsi Jawa Timur Bapak Eko Sasmito dan diakhiri dengan doa. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Arbayanto selaku ketua Divisi Tekhnis Penyelenggara KPU Jatim. Dalam penyempaiannya Ketua divisi teknis KPU Jatim meminta agar kita lebih banyak melakukan kajian terkait persiapan pilbup dan pilgub yang akan datang pada tahun 2018, karena banyaknya perubahan dalam regulasi dari pemilu tahun 2015 sampai persiapan pemilu 2017 dan pilkada tahun 2018.

Camera
vivo Y35
Focal Length
3.8mm
Exposure
1/30s
ISO
396
Camera
vivo Y35
Focal Length
3.8mm
Exposure
1/30s
ISO
396

Rakor devisi teknis penyelenggara yang dikemas dalam bentuk FGD oleh KPU propinsi jatim yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 (selasa-Rabu) di Quest Hotel Surabaya cukup memberikan semangat yang luar biasa bagi peserta FGD. tema yang dibahas pada kegiatan itu adalah pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, serta proyeksi pelaksanaan pilkada pada tahun 2018. Hadir dalam acara FGD tersebut komisioner KPU Divisi Tekhnis Penyelenggara se jatim 38 kabupaten/kota ditambah NGO, Asosiasi disabelitas, perwakilan mahasiswa, mantan komisioner KPU Jatim dan perwakilan pergerakan non mahasiswa,

Termasuk juga perlu dilakukan kajian dan sosialisasi secara serius terkait UU pilkada yang sudah disahkan UU nomor 10 tahun 2016, yang secara spesifik menjelaskan dan mengatur tentang kinerja Devisi teknis. Juga UU pemilu yang sampai saat ini masih dalam dalam proses pengesahan oleh DPR. Namun demikian perlu dilakukan sesegera mungkin kegiatan evaluasi di masing masing KPU kab/Kota terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah sudah. Yang nantinya bisa diharapkan menjadi bahan perbandingan di semua segment kegiatan Pilkada yang akan datang.

Selanjutnya pak Arbak di hari pertama acara FGD  tanggal 28 Desember 2016 meminta agar peserta membentuk kelompok diskusi untuk melakukan kajian terhadap kinerja Teknis penyelengara, yang terbagi kedalam 4 Focus Group Discession (FGD).

Kelompok I tentang pencalonan,

kelompok II tentang pemungutan suara,

kelompok III tentang penghitungan suara dan

kelompok IV tentang rekapitulasi.

Yang masing-masing kelompok di dampingi  oleh mantan komisioner KPU Jatim, Satu jam kedepan masing masing kelompok melakukan diskusi dan kajian terhadap pemilu sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan peyampaikan hasil FGD di rapat pleno secara bergantian.

Di hari terakhir tanggal 29 desember 2016, acara FGD dilanjutkan dengan penyampian materi kajian tentang naskah UU pemilu dan Pilkada. Oleh DR. Kris Nugroho, secara singkat pemateri lebih menekankan kepada relevansi UU agar bisa dijadikan satu kesatuan yang saling menguatkan, agar kedepadan tidak tumpang tindih dalam realisasinya. Seperti pengertian rezim pemilu yang dalam UUD 45 penekanannya hanya kepada pemilu presiden dan wakil presiden, padahal faktanya pemilu itu ada pemilu kepala daerah, pemilu legeslatif yang secara periodik dilakukan oleh KPU, sehingga acara FGD di hari terakhir ini memancing peserta lebih semangat untuk dilanjutkan dalam bentuk dialog, sehingga dalam dialog banyak masukan masukan yang bersifat usulan dan evaluasi terhadap perubahan regulasi dan banyak juga yang berpendapat terkait dengan penguatan internal KPU di masing masing Kabupaten/Kota. (Divisi Tekhnis KPU Bondowoso).     

Mungkin Anda Menyukai