Hasyim: KPU Tidak Terjerembab Dalam Pusaran Partai Politik

Mamuju, kpu.go.id – Seperti dua kegiatan yang terdahulu yang digelar di Banten dan Jambi, Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemangku Kepentingan Terkait Pelaksanaan Pilkada Berimplikasi pada PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD, digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (29/11).
 
Narasumber dari KPU RI, Komisioner Divisi Teknis, Hasyim Ashari didampingi Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Supriatna, hadir untuk memberikan penjelasan dan menjawab berbagai persoalan yang timbul saat proses Penggantian Antar Waktu (PAW).
 
Hasyim menjelaskan, terkait prinsip-prinsip dalam mekanisme PAW, di mana dalam PAW itu harus adanya anggota DPR/DPD/DPRD, harus berasal dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, dan harus memenuhi syarat pemberhentiannya yakni diberhentikan atau berhenti atas permintaannya yang bersangkutan.
 
Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan bahwa proses PAW ini melibatkan berbagai institusi, yakni KPU, partai politik dan lembaga DPR/DPD/DPRD, hal ini pun terkait dengan awal proses pencalonan anggota DPR/DPD/DPRD.
 
“Keterkaitan institusi-institusi itu, adalah jika saat pencalonan maka KPU dengan partai politik, sedangkan saat penggantian institusi yang terkait adalah partai politik dengan DPR/DPD/DPRD,” jelas Hasyim.
 
Saat ditanya DPD Partai Golkar Sulawesi Barat tentang berapa lama mekanisme dalam tubuh partai untuk menyetujui pengunduran diri saat dilakukannya proses PAW? Hasyim menjelaskan bahwa KPU di setiap tingkatan tidak terlibat dalam kewenangan dan mekanisme partai politik. Karena setiap institusi yang terkait itu memiliki masing-masing kewenangan.
 
“KPU tidak akan terjerembab dalam pusaran partai politik, dalam mekanisme PAW atau kewenangan lain termasuk saat pencalonan,” tegas Hasyim.
 
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius, pesan Hasyim adalah mengingat dibatasinya waktu-waktu dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada) Tahun 2017. Sesuai dengan peraturan KPU, saat mendaftar pasangan calon harus sudah menyerahkan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan DPR/DPD/DPRD. Lalu tiga hari setelah penetapannya sebagai pasangan calon, mereka harus menyerahkan bukti tanda terima penyerahan pengunduran dirinya dari lembaga DPR/DPD/DPRD, dan terakhir 60 hari setelah penetapan yang bersangkutan sebagai pasangan calon, harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya dari keanggotannya.
 
“Tetapi sekali lagi, KPU tidak akan mencampuri kewenangan masing-masing institusi, karena batasan tugas, tanggung jawab dan kewenangan itu sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada,” pungkas Hasyin di akhir kegiatan rakor. (wwn/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)
Sumber Berita : http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/5495/Hasyim-KPU-Tidak-Terjerembab-Dalam-Pusaran-Partai-Politik

Mungkin Anda Menyukai