KPU BONDOWOSO IKUTI SOSIALISASI UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

www.kpud-bondowosokab.go.id. Malang. Dalam rangka persiapan menjelang pelaksanaan PILKADA 2018, KPU Kabupaten Bondowoso ikuti sosialisasi Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Acara yang dikemas sosialisasi itu diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Acara tersebut dilaksanakan di Ijen Suites Hotel jalan Nirwana blok A 16 Malang. Sedangkan pesertanya meliputi  KPU kabupaten/ kota, Bakesbangpol dan Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Acara itu dilaksanakan selama 2 (dua) hari rabu-kamis 12-13 April 2017.

Hairul Anam ketua KPU Kabupaten Bondowoso saat dikonfirmasi lewat telpon selulernya menyampaikan bahwa dirinya mengikuti acara sosialisasi Undang-undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ini mewakili KPU Kabupaten Bondowoso atas undangan dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang pesertanya meliputi KPU Kabupaten/kota, Bakesbangpol dan Kabag. Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Lanjut Anam sapaan akrabnya menyampaikan bahwa sosialisasi Undang-undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dalam rangka penyamaan persepsi antara pemangku kepentingan, terkhusus KPU sebagai penyelenggara yang akan melaksanakan PILKADA di tahun 2018 dengan Bakesbangpol dan Kabag. Pemerintahan.

Point-point penting yang dibahas pada acara sosialisasi tersebut berkaitan dengan a).peran desk pilkada pada pilkada serentak dan proses penunjukan pejabat dan pelaksaa tugas kepala daerah.b).persyaratan calon perseorangan sesuai undang-undang No 10 Tahun 2016.c). Penguatan peran  BAWASLU pada pilkada serentak.d). Penyelesaian sengketa PILKADA sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2016.

Tentunya bahasan beberapa materi tersebut sangat penting sebagai bekal awal dalam penyelenggaraan PILKADA, sebagaimana diperkirakan PILKADA 2018 awal tahapannya diperkirakan bulan September 2017, terang  Anam.

Mungkin Anda Menyukai