KPU Laporkan Hasil Kerja 5 Tahun Kepada DPR RI & Presiden RI

Jakarta, kpu.go.id – Para Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim menemui dua pimpinan lembaga negara, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto, dan Presiden RI, Joko Widodo untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilakukan oleh KPU selama periode 2012-2017, Senin (10/4).
 
Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di kompleks Istana Presiden, Veteran, Jakarta mengatakan, laporan tersebut disusun KPU dalam Lima Buku. Kelima buah buku tersebut terdiri dari Buku Penyelenggaraan Pileg 2014; Penyelenggaraan Pilpres 2014; Penyelenggaraan Pilkada 2015 dan 2017; Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang; serta Untuk Indonesia Yang Demokratis: Pemilu Dalam Foto.
 
“Sebagaimana undang-undang kami melaporkan pelaksanaan tugas dan kewenangan kami kepada DPR dan kepada presiden. Jadi selama lima tahun kami bertugas di KPU, kami melalorkan kinerja kami dalam lima buku,” kata Juri.
 
Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro beserta seluruh Anggota KPU, dan Sekjen KPU RI menunjukkan 5 buku saat melakukan konferensi pers di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (10/4)
 
Untuk inovasi pemilu, Juri mengatakan buku tersebut berisi tentang bagaimana KPU dalam membangun transparansi, meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, meningkatkan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pemilu, serta penguatan teknologi informasi (TI) KPU.
 
“Bagaimana KPU membangun transparansi pemilu, bagaimana meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, bagaimana KPU memperjuangkan kelompok-kelompok minoritas yang berpotensi terdiskriminasi di dalam pemilu, seperti kelompok disabilitas, perempuan, dll. dan inovasi-inovasi lain yang dilakukan KPU, termasuk strategi di bidang IT,” ujar Juri.
 
Juri menyampaikan, untuk menghadapi Pilkada 2018 serta Pemilu 2019, KPU sudah menyiapkan beberapa hal, diantaranya terkait rancangan anggaran, rancangan tahapan, serta TI yang digunakan KPU dalam membantu pelaksanaan Pemilu 2019.
 
“Yang sudah kami siapkan antara lain rancangan anggaran, rancangan tahapan, kemudian IT, dan sistem aplikasi yang akan dimanfaatkan oleh KPU yang akan datang. Misal dalam verifikasi partai politik untuk peserta Pemilu 2019 kami menyiapkan SIPOL, Sistem Informasi Partai politik untuk menerima pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019,” papar dia.
 
Karena tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 seluruhnya akan dilakukan di tahun yang sama, Juri berharap pemerintah bersama dengan DPR dapat segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu, sehingga KPU memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan dua gelaran besar tersebut.
 
“Karena waktunya terbatas, kami juga menyampaikan beberapa hal persiapan yang dilakukan KPU saat ini untuk bisa dilakukan oleh KPU yang akan datang. Serta menghimbau kepada DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu supaya persiapan Pemilu 2019 bisa dimulai,” lanjutnya.
 
Dalam forum itu, Juri mengutarakan bahwa Presiden RI memberikan catatan mengenai konsep kesertentakan Pemilu 2019, serta bagaimana mengemas pemilu serentak agar berjalan praktis, jauh dari celah yang dapat berdampak pada persoalan-persoalan baru dari konsep keserentakan Pemilu 2019.
 
“Pak presiden memberi catatan untuk mendiskusikan bagaimana konsep keserentakan Pemilu 2019, antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, apakah dilakukan pada satu hari yang sama? Kemudian kalau sama, bagaimana agar prosesnya tidak rumit. Karena kalau hari yang sama, dan sistemnya seperti sekarang ini, sistem proporsional daftar calon terbuka, kemudian dengan empat surat suara dan empat kotak suara, ditambah surat suara presiden dan wakil presiden, jadi ditambah satu kotak menjadi lima kotak,” jelas Juri.
 
“Nah ini menjadi situasi yang dilematis, maka tadi pak presiden berdiskusi bagaimana mengefektifkan pemilu serentak ini, dan menutup celah-celah kemungkinan terjadinya masalah di dalam konsep keserentakan,” pungkasnya. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Sumber Berita : http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/5917/KPU-Laporkan-Hasil-Kerja-5-Tahun-Kepada-DPR-RI-Presiden-RI/berita-terkini

Mungkin Anda Menyukai