KPU Minta Mekanisme Konsultasi Peraturan Dihapuskan

Batam, kpu, go, id – Komisioner KPU RI Ida Budhiati memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR. Ida meminta kewajiban KPU berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR dalam menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu dihapuskan. Menurutnya mekanisme konsultasi sangat mengganggu kemandirian dan independensi KPU.

“Meskipun dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu tidak ada frasa konsultasi yang bersifat mengikat, tetap saja mekanisme itu menganggu. Kita sudah punya pengalaman ketika pemilu legislatif dan pilkada,” terang Ida Budhiati dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Teknis Kepemiluan di Kota Batam, Sabtu (3/12). Rakor tersebut dihadiri Komisioner KPU Provinsi yang membidangi teknis kepemiluan dan kepala bagian hukum teknis dan hubungan partisipasi masyarakat sekretariat KPU Provinsi seluruh Indonesia.

Ida menegaskan salah satu syarat penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah penyelenggaranya bersifat independen dan mandiri. “Karena itu, kita melakukan upaya hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap norma yang mengatur kewajiban konsultasi KPU kepada Pemerintah dan DPR dalam menyusun regulasi teknis pemilu. Kita berharap dalam penyelenggaraan pilkada 2018 dan pemilu 2019, tidak ada lagi yang namanya kewajiban konsultasi KPU kepada Pemerintah dan DPR,” kata Ida.

Ida mengatakan, KPU secara kelembagaan berharap RUU Penyelenggaraan Pemilu dapat mendorong penguatan kelembagaan. KPU sebagai sebuah lembaga produk reformasi di bidang politik dan hukum harus diposisikan sama dan setara dengan lembaga Negara lain yang berstatus sebagai auxiliary state organ atau lembaga Negara bantu seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman.

“UU selama ini memperlakukan KPU secara diskriminatif. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial misalnya memiliki kewenangan atribusi dalam menyusun peraturan tanpa harus berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Harusnya KPU juga dapat menyusun dan menetapkan sendiri peraturan KPU tanpa harus melalui mekanisme konsultasi,” tegasnya. Kalaupun ada mekanisme konsultasi dari KPU kepada Pemerintah dan DPR, lanjut Ida, sifatnya bukan kewajiban tetapi inisiatif KPU dalam rangka meminta penjelasan tentang norma hukum dalam UU yang bersifat multitafsir atau dianggap kontradiktif satu sama lain.

Ida juga mendorong agar RUU Pemilu memperjelas kedudukan ketua dan anggota KPU. Menurutnya, RUU Penyelenggaraan Pemilu yang menyebut ketua dan anggota KPU merupakan pejabat Negara harus dipertahankan. “KPU itu sangat strategis posisinya, melahirkan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan, tetapi tidak jelas keduduknya. Ini yang harus kita diperjelas,” ujarnya. Selain itu tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu diuraikan secara detail, terutama menyangkut pengelolaan daftar pemilih, pengelolaan arsip pemilu serta sosialisasi dan pendidikan pemilih.

“Sumber utama data pemilih harusnya daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu terakhir, sementara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah cukup pemilih yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara saja. Jangan semua DP4 itu diserahkan kepada KPU.  Beban KPU menjadi sangat berat untuk mengelolanya,” ujar Ida.

Penegakan hukum pemilu juga perlu disederhanakan. Penegakan hukum pemilu sebaiknya tidak melibatkan terlalu banyak lembaga. “Kalau mau memperkuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kerangka penegakan hukum pemilu sekalian saja diperkuat menjadi lembaga peradilan pemilu. Untuk pengawasan pemilu serahkan saja kepada masyarakat,” ujar Ida. Untuk penegakan etika, Ida menyarankan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) cukup pada penegakan etika untuk lembaga penyelenggaran pemilu yang bersifat permanen. Sementara penegakan etika untuk lembaga adhoc menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota. (Gebril/red. FOTO KPU/Erland/Hupmas)

Sumber Berita: http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/5510/KPU-Minta-Mekanisme-Konsultasi-Peraturan-Dihapuskan

Mungkin Anda Menyukai