Letkol Arh Sudrajat : Anggota TNI Tidak boleh jadi Penyelenggara

www.kpud-bondowosokab.go.id – Bondowoso. Selasa 28 Pebruari bertempat di Aula Jendral Sudirman, 152 anggota dan Persit Kartika Chandra Kirana  Kodim 0822 Bondowoso mengikuti sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso.
Acara yang di pandu oleh  Sersan Mayor Wagiman Hp  dibuka langsung Dandim 0822 Bondowoso dengan nara sumber  Divisi Hukum Komisioner KPU Bondowoso yang didampingi Sekretaris KPU dan jajarannya.

Dalam sambutannya, Letkol Arh Sudrajat., SH menyampaikan perintah lisan kepada seluruh Perwira dan jajarannya  yang hadir,  agar  bersikap netral, tidak boleh kampanye , tidak boleh menjadi petugas penyelenggara walaupun hanya menjadi anggota KPPS.
sesuai undang Undang  nomor 34 Tahun 2004, TNI harus memperlakukan semua calon dengan sama dan ketika terpilih menjadi kepala daerah kita harus mendukung program-program yang dilaksanakan karena menjadi tugas kita membantu pemerintah daerah,   kata perwira yang lahir di Cirebon tgl 27 Desember 1975.

“Saya tidak ingin fasilitas yang dimiliki Kodim baik itu kendaraan operasional dan gedung tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik bahkan rumah anggota pun tidak boleh” lanjutnya

Divisi Hukum Junaidi.,SH  selaku nara sumber menyampaikan  perbedaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2008 dan tahun 2013 diawali  dari perubahan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang semula  UU 5 / 2011 yang diubah ke UU 8 /2015 dan disempurnakan dalam UU 10 Tahun 2016.
Kalau pada pemilihan kepala daerah 2013, parpol penggusung bakal calon hanya membutuhkan 7 kursi maka pada pelaksanaan pilkada 2018 parpol membutuhkan 9 kursi. Undang-undang 10/2016 mensyaratkan parpol/gabungan parpol pengusung paslon memiliki 20% dari seluruh jumlah kursi di DPRD atau 25% dari suara sah pemilik kursi di DPRD, ujarnya lebih lanjut.
“Demikian juga pada  paslon perseorangan,  syarat 7.5% dari DPT terakhir harus dipenuhi dengan sebaran dukungan 50%+1 , ini berarti untuk calon kepala daerah kabupaten bondowoso calon perseorangan harus memiliki  paling sedikit 44.905 dukungan yang tersebar minimal di 12 Kecamatan “ kata komisioner yang biasa dipanggil  “Jun”.

Pada sesi tanya jawab, Serma Meky Rony yang sehari-hari bertugas sebagai  Babinsa Koramil wringin menanyakan tentang apa yang bisa dilakukan  Babinsa pada pemilihan kepala daerah.
“ Babinsa bisa ikut memantau dan membantu pelaksanaan agar aman dari gangguan, jika ada pelanggaran pemilu,  kami persilahkan melaporkan kejadian tersebut pada yang berwenang sebab di TPS sudah ada pengawas lapangan  yang memang bertugas  mengawasi pelanggaran pemilu yang terjadi TPS” jawab junaidi.
Sosialisasi yang berlangsung hampir 1,5 jam i ditutup  oleh junaidi dengan kalimat  “KPU dekat degan TNI berarti netralitas KPU akan semakin tampak demikian juga sebaliknya “   ( Teknis hupmas)

Mungkin Anda Menyukai