Ngaji Bareng Kumpulan PKPU Pencalonan

BONDOWOSO,kpud-bondowosokab.go.id:  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso kembali melaksanakan kegiatan rutin mingguan pada hari Selasa 14 Maret 2017 bertempat di Aula KPU Kabupaten Bondowoso yaitu Ngaji Bareng Kumpulan PKPU Pencalonan tentang Kumpulan PKPU dalam hal pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun PKPU yang menjadi bahasan kali ini diantaranya PKPU Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam acara tersebut dibuka oleh Bpk. Junaidi., SH selaku Divisi Hukum Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso. Acara tersebut dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, hadir pula pada acara dimaksud Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, para Kasubbag beserta staff.

Menurut Bpk. Junaidi., SH, “Untuk menafsirkan undang-undang itu, sekali-kali tidak boleh orang mencari bahan-bahan penafsiran di luar undang-undang. Kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah-istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keragu-raguan.”

Ada beberapa jenis penafsiran hukum, yaitu:

MENGENAL JENIS PENAFSIRAN HUKUM (INTERPRETATIE)

  1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal).

Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan.Cara penafsiran semacam ini adalah didasarkan pada arti kata-kata yang menurut tata bahasa sehari-hari atau bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari.

  1. Penafsiran sahih (autentik/resmi).

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

  1. Penafsiran historis.

Penafsiran historis dilakukan berdasarkan:

Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah undang-undangnya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut. Cara penafsiran ini adalah dengan meninjau kembali sejarah pembentukan sesuatu undang-undang. Dalam hal ini orang berusaha untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang mengenai arti kata sesuatu perkataan dengan meninjau bahan-bahan yang ada hubungannya dengan pembentukan undang-undang tersebut.

  1. Penafsiran sistematis.(dogmatis)

Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain. Cara penafsiran ini adalah dengan mencari hubungan antara sebagian dari sesuatu undang-undang dengan undang-undang itu sendiri.

  1. Penafsiran nasional.

Penafsiran nasional merupakan penafsiran yang didasarkan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku. Menilik dari sesuai tak nya dengan sistem hukum yang berlaku. Karena ada peraturan per uu-an yang telah dikodifikasi, tidak sesuai lagi dengan ideologi bangsa.

  1. Penafsiran teleologis (sosiologis).

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Penafsiran sosiologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.

 

Harapan dari  kegiatan rutin ngaji bareng mingguan ini nantinya akan bermanfaat dan berguna untuk menyukseskan Pemilu agar bisa berjalan kondusif, aman, tertib dan bersama-sama khususnya pada kegiatan Pemilu di Kabupaten Bondowoso. (Mr/Zan)

Mungkin Anda Menyukai