PILKADA 2018 DAN PILKADA 2013 BEDA

Bondowoso, www.kpud-bondowosokab.go.id, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Gubenur-wakil Gubenur dan Bupati- wakil bupati pada tahun 2018 akan sangat berbeda pelaksanaanya kalau dibandingkan dengan pelaksanaan  tahun 2013.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Bondowoso Junaidi,SH dalam program siar dialog interaktif Radio Mahardika 91,9 Fm, jumat(10/2).Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan pandu siar dialog interaktif,mbahk Dewi tentang  apa saja perbedaan pelaksanaan pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah antara tahun 2013 dan 2018.

Komisioner KPU yang membidangi Divisi hukum menjawab bahwa dari regulasi/peraturan dan dasar hukum pelaksanaan sudah sangat berbeda, kalau pada tahun 2013 pelaksanaan Pilkada mengacu pada UU 32 Tahun 2004 ttg Pemerintah Daerah dan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka pada pelaksanaan tahun 2018, Pilkada akan mengikuti UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan PKPU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.

Lebih lanjut Junaidi  menjelaskan bahwa kalau pada tahun 2013, KPU kabupaten  bisa menentukan tahapan dan jadwal sendiri maka pada tahun 2018 KPU kabupaten akan mengikuti jadwal dan tahapan yang ditentukan oleh KPU RI, hal ini sebagai konsekwensi Pilkada serentak, sehingga pelaksanaan Pemilu Kepala daerah bukan hanya tanggung jawab KPU daerah tetapi juga KPU Provinsi dan KPU RI secara herarki bertanggung jawab pula pada seluruh tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pilkada serentak bukan hanya tahapan dan jadwal saja yang ditetapkan oleh KPU RI tetapi dalam sistim penganggran dana hibah akan disatukan dalam  DIPA KPU kabupaten setelah diregister melalui KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) sehingga semua proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran lebih transparan dan akuntabel” ujar  Komisioner yang akrab dipanggil  Cak Jun ini.Pada dialog  sesi kedua , Junaedi menjelaskan pada proses pencalonan kepala daerah, pada tahun 2013 , setiap partai / gabungan partai yang memiliki 15% dari perolehan kursi di DPRD atau memiliki 15% akumulasi suara sah pada pemilu legislatif sesuai Undang-undang nomor 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2 biasa mengajukan pasangan calon maka pada pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Tahun 2018 sesuai UU 1 Tahun 2015 pasal 40 ayat 1 maka hanya partai/gabungan partai yang memiliki kursi 20% dari jumlah kursi di DPRD atau memiliki akumulasi suara sah pada pemilu 2014 sebesar 25%.

Selanjutnya Cak Jun menjelaskan pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 partai/gabungan partai yang tidak memiliki kursi di DPRD namun memiliki suara sah bisa turut serta mencalonkan bakal calon dengan menggabungkan suara sah-nya tersebut dengan partai lain sampai memenuhi syarat akumulasi suara sah, maka pada pelaksanaan pilkada 2018 sesuai UU, hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi.  hanya partai/gabungan partai yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengajukan pasangan calon akan tetapi kalau hanya sekedar pernyataan dukungan atau rekomendasi untuk satu pasangan calon, hal tersebut sah-sah saja dilakukan”  katanya lebih lanjut.Di akhir acara dialog interaktif, Junaedi mengharapakn kepada semua lapisan masyarakat yang pada bulan juni 2018 telah berumur 17 tahun/sudah menikah bersama sama mensukseskan pemilihan Gubenur- Wakil Gubenur Jatim dan Bupati-Wakil Bupati Bondowoso karena menurutnya pesta demokrasi lima tahunan bukan hanya “gawe” KPU Bondowoso tetapi “gawe”  bersama sehingga rakyat Bondowoso diharapkan bisa memilah dan memilih calon pemimpin sesuai hati nurani. ( teknis hupmas/hukum)

Mungkin Anda Menyukai