PPK/PPS

DAFTAR NAMA PPK PADA PEMILU 2004,2009 DAN 2014 

DAFTAR NAMA PPS  PADA PEMILU 2004,2009 DAN 2014 

 

PKPU NO 3 TAHUN 2015  TENTANG TATA KERJA KPU, KPU PROVINSI DAN KPU KAB/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA

( download )

PKPU NO 2 TAHUN 2017   TENTANG PERUBAHAN ATAS PKPU NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG TATA KERJA KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, KPU KAB/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

( download :  )

  1. Panitia Pemilihan Kecamatan (  PPK )  adalah   panitia     yang     dibentuk     oleh     KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
  2. Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) adalah   panitia     yang     dibentuk     oleh     KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
  3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (  KPPS )  adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

TUGAS DAN FUNGSI PPK : 

  1. membantu  KPU   Provinsi/KIP   Aceh   dan   KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam  melakukan  pemutakhiran  data Pemilih, DPS, dan DPT;
  2. membantu  KPU   Provinsi/KIP   Aceh   dan   KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  3. melaksanakan  semua      tahapan      penyelenggaraan Pemilihan di  tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  4. menerima  dan  menyampaikan  daftar  Pemilih  kepadaKPU/KIP Kabupaten/Kota;
  5. menerima  dan   menyerahkan   laporan   daftar   nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
  6. mengumpulkan hasil penghitungan suara  di  TPS  dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  7. melakukan  rekapitulasi   hasil    penghitungan   suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh   saksi   peserta   Pemilihan   dan   PanwasKecamatan;
  8. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  9. menyerahkan  hasil   rekapitulasi   suara   sebagaimana dimaksud pada   angka 8  kepada   seluruh   peserta Pemilih
  10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada   saksi    peserta    Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  12. melakukan  evaluasi   dan   membuat   laporan   setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  13. melakukan    verifikasi    dan    rekapitulasi    dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  14. melaksanakan  sosialisasi   penyelenggaraan   Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

TUGAS DAN FUNGSI PPS  : 

  1. membantu  KPU/KIP Kabupaten/Kota  dan  PPK  dalam melakukan     pemutakhiran  data  Pemilih,  DPS,  daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
  2. membentuk KPPS;
  3. melakukan    verifikasi    dan    rekapitulasi    dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  5. melakukan     bimbingan     teknis     kepada     petugas pemutakhiran data Pemilih;
  6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepadaKPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
  7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
  8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
  9. mengumumkan daftar Pemilih;
  10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  11. melakukan    perbaikan    dan    mengumumkan    hasil perbaikan DPS;
  12. mengumumkan  DPT  yang  ditetapkan  oleh  KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  14. melaksanakan     semua      tahapan      penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
  15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  16. menjaga   dan   mengamankan  keutuhan  kotak   suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  17. meneruskan kotak  suara dari  setiap  TPS  kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
  18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  19. melakukan   evaluasi   dan   membuat   laporan   setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  20. melaksanakan   sosialisasi   penyelenggaraan   Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  21. membantu  PPK   dalam  menyelenggarakan  Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

TUGAS DAN FUNGSI KPPS : 

  1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara diTPS;
  4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  6. menjaga dan   mengamankan  keutuhan  kotak   suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  7. membuat berita  acara  pemungutan dan  penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS danPPL;
  9. menyerahkan kotak  suara  tersegel  yang  berisi  surat suara  dan  sertifikat hasil  penghitungan suara  kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.

PERSYARATAN MENJADI PPK, PPS DAN KPPS

  1. warga negara Indonesia;
  2. berusia paling rendah 17 ( tujuh belas ) tahun;
  3. setia  kepada   Pancasila   sebagai   dasar   Negara, Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 145;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan  yang  sah  atau  paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi    anggota  Partai  Politik  yang  dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  7. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  8. berpendidikan  paling   rendah   sekolah   lanjutan tingkat atas  atau sederajat;
  9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena   melakukan   tindak   pidana   yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
  11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggotaPPK, PPS dan KPPS.

Penjelasan tentang belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggotaPPK, PPS dan KPPS tertuang dalam :

  1. SE 324/KPU/VI/ 2016  Tanggal 14 Juni 2016 tentang Rekrutmen Anggota PPK,PPS dan KPPS (  );
  2. SE NOMOR 183/KPU/IV/2015   Tanggal 27 April 2015 Tentang Penjelasan Anggota PPK,PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua ) kali  (  )
  3. BUKU PANDUAN KPPS 2017
  4. BUKU PANDUAN KPPS DGN PASLON TUNGGAL TAHUN 2017
  5. JUKNIS REKAPITULASI DI PPK TAHUN 2017