Sosialisasi Pilkada di DPD PAN Bondowoso

www.kpud-bondowosokab.go.id, Bondowoso. Hari sabtu (15/04) di kantor DPD Partai Amanat Nasional Bondowoso, Komisioner KPU Bondowoso melakukan sosialisasi Undang-undang 10  Tahun 2016 dan PKPU 03 Tahun 2015  kepada peserta rapat konsilidasi DPD PAN dengan DPC PAN se-Kabupaten Bondowoso.

Rapat konsilidasi Partai Amanat Naional tersebut diikuti sekitar 125 kader dan pengurus,  juga dihadiri penggurus DPW PAN Jawa Timur.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Bondowoso di arena rapat konsilidasi tersebut dilakukan setelah DPD Partai Amanat Nasional  Bondowoso mengirim surat undangan pada tanggal  30 Maret 2017 dengan nomor surat : PAN/01.13/A/K-S/0185/III/2014 agar KPU Bondowoso menjadi nara sumber sosialisasi Undang-Undang Pemilu.

Antusias dan bersemangat sangat tampak pada wajah peserta sosialisasi ketika Komisioner KPU, Junaidi  dengan gaya bahasa madura-nya menjelaskan perbedaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah 2013 dengan pelaksanaan di tahun 2018. “Perbedaan yang mendasar pada 2013 dan 2018 adalah sistim pengajuan calon kepala daerah, kalau tahun 2013 hanya 15% perolehan kursi dan atau suara sah sudah cukup untuk mengajukan calon kepala daerah maka pada pilkada tahun 2018, partai politik atau gabungan partai politik harus mempunyai 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% suara sah partai politik

Lebih lanjut Komisioner yang akrab dipanggil Cak jun menjelaskan bahwa kalau saat pilkada tahun 2013, suara sah partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa digabungkan untuk pencalonan, maka pada tahun 2018, akumulasi suara sah hanya bisa di ambil dari suara sah partai politik yang memiliki kursi di DPRD.  Dengan jumlah kursi 45, maka dibutuhkan 9 kursi untuk mengajukan calon atau minimal 25% x 439.123 suara sah yaitu 109.781 suara sah . Dengan realita hasil  Pemilu legillatif 2014 hanya memiliki 1 Kursi dan suara sah 13.840 maka untuk mengajukan calon kepala daerah, PAN harus bergabung dengan Partai lain.

Lilik Ernawati Komsioner KPU Divisi Sosialiasasi dan Partipasi Masyarakat menjelaskan tentang rekrutmen badan ad-hoc yang juga berbeda. “penyelenggara ad-hoc yaitu PPK, PPS dan KPPS yang telah pernah 2 kali menjabat sebagai penyelenggara sejak tahun 2004, 2008-2009 dan 2013-2014 maka pada pelaksanaan pemilu yang akan datang penyelenggara tersebut tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu lagi pada tingkatan yang sama, hal ini sesuai dengan aturan PKPU nomor 03 Tahun 2015 “

Pada sesi tanya jawab, seorang peserta menyampaikan harapannya agar kejadian pada pemilu pemilu sebelumnya tidak terulang lagi. “banyak  warga desa  tidak datang mencoblos karena mereka tidak menerima form undangan yaitu C.6, karena  mereka menganggap  C6 adalah sebuah undangan seperti undangan rapat atau walimahan, sehingga ketika tidak menerima c6 mereka merasa  merasa malu untuk ikut mencoblos walaupun nama mereka terdaftar pada DPT “

Menanggapi harapan tersebut,  “mbhak Lilik” berjanji  akan lebih memperhatikan kinerja badan ad-hoc agar sehingga kasus-kasus tersebut tidak terulang  dan warga masyarakatt tidak kehilangan hak politiknya untuk memilih kepala daerah yang disukainya serta  target partisipasi 77.5% dapat tercapai  ( Teknis Hupmas )

Mungkin Anda Menyukai